PENGAMAT: SAATNYA KESAKTIAN PANCASILA DITUNJUKKAN DALAM PEREKONOMIAN
Dikutip dari : http://www.news.id.finroll.com
Thursday, 01 October 2009 01:35
Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, sudah saatnya kesaktian Pancasila ditunjukkan dalam bidang perekonomian untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semarang, 30/9 (Antara/FINROLL News) - Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, sudah saatnya kesaktian Pancasila ditunjukkan dalam bidang perekonomian untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Terlebih lagi, besok (1/10) diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sehingga kesaktian Pancasila harus benar-benar ditunjukkan," kata Guru Besar Ekonomi Pembangunan Undip tersebut di Semarang, Rabu.
Menurut dia, selama ini Pancasila sudah efektif untuk menjembatani antara ideologi sosialisme dan kapitalisme perekonomian, sebab Pancasila merupakan sebuah ideologi yang tidak menganut atau menolak keduanya seratus persen.
"Dalam perekonomian Indonesia, pemerataan perekonomian yang didasarkan atas ideologi sosialis dilakukan, namun dalam pelaksanaannya juga tidak meninggalkan kapitalisme dengan mengedepankan prinsip pasar," katanya.
Sebab, kata dia, kapitalisme tetap dibutuhkan untuk menjaga motivasi kerja dan mendapatkan keuntungan, namun tidak boleh digunakan secara berlebihan karena akan menggeser kalangan ekonomi lemah.
Ia mengatakan, Pancasila dalam perekonomiannya menekankan pada sila kelima yang mengartikan pentingnya keadilan sosial yang berhubungan erat dengan kesejahteraan, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan pemerataan perekonomian.
"Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengontrol pemerataan perekonomian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan yang memberi peluang sama dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi secara lebih luas," katanya.
Menurut dia, sampai saat ini pemerintah belum cukup optimal dalam menggunakan "kesaktian" Pancasila untuk memihak kalangan ekonomi lemah, terbukti dengan masih adanya ketimpangan ekonomi, banyaknya pengangguran, dan usaha kecil yang belum banyak berkembang.
Padahal, kata dia, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim usaha secara lebih menguntungkan bagi seluruh pihak.
Terutama kalangan ekonomi lemah, namun tentunya dengan tetap tidak meninggalkan prinsip pasar yang cenderung kapitalistik.
Dalam aplikasinya, sistem ekonomi kapitalis ternyata dapat tampil dengan corak lebih sosialistik lewat kesaktian Pancasila, dan beberapa langkah juga pernah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi kelangsungan usaha kecil.
Di Purbalingga, kata dia, pemerintah membeli gabah saat masa panen untuk menghindari kejatuhan harga gabah dan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan yang melarang minimarket (pasar modern) masuk hingga kecamatan.
"Langkah dari pemerintah-pemerintah daerah tersebut harus diteruskan dan dilakukan juga oleh pemerintah daerah lain, sehingga ketika semua pemerintah daerah melakukannya akan menjadi semacam gerakan nasional," kata Sugiyanto.
