Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) pukul 22.00. Berikut ini daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.

Inilah Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II :

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara Setingkat Menteri :

1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan

Kesaktian Pancasila

PENGAMAT: SAATNYA KESAKTIAN PANCASILA DITUNJUKKAN DALAM PEREKONOMIAN
Dikutip dari : http://www.news.id.finroll.com
Thursday, 01 October 2009 01:35


Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, sudah saatnya kesaktian Pancasila ditunjukkan dalam bidang perekonomian untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semarang, 30/9 (Antara/FINROLL News) - Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, sudah saatnya kesaktian Pancasila ditunjukkan dalam bidang perekonomian untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Terlebih lagi, besok (1/10) diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sehingga kesaktian Pancasila harus benar-benar ditunjukkan," kata Guru Besar Ekonomi Pembangunan Undip tersebut di Semarang, Rabu.

Menurut dia, selama ini Pancasila sudah efektif untuk menjembatani antara ideologi sosialisme dan kapitalisme perekonomian, sebab Pancasila merupakan sebuah ideologi yang tidak menganut atau menolak keduanya seratus persen.

"Dalam perekonomian Indonesia, pemerataan perekonomian yang didasarkan atas ideologi sosialis dilakukan, namun dalam pelaksanaannya juga tidak meninggalkan kapitalisme dengan mengedepankan prinsip pasar," katanya.

Sebab, kata dia, kapitalisme tetap dibutuhkan untuk menjaga motivasi kerja dan mendapatkan keuntungan, namun tidak boleh digunakan secara berlebihan karena akan menggeser kalangan ekonomi lemah.

Ia mengatakan, Pancasila dalam perekonomiannya menekankan pada sila kelima yang mengartikan pentingnya keadilan sosial yang berhubungan erat dengan kesejahteraan, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan pemerataan perekonomian.

"Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengontrol pemerataan perekonomian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan yang memberi peluang sama dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi secara lebih luas," katanya.

Menurut dia, sampai saat ini pemerintah belum cukup optimal dalam menggunakan "kesaktian" Pancasila untuk memihak kalangan ekonomi lemah, terbukti dengan masih adanya ketimpangan ekonomi, banyaknya pengangguran, dan usaha kecil yang belum banyak berkembang.

Padahal, kata dia, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim usaha secara lebih menguntungkan bagi seluruh pihak.

Terutama kalangan ekonomi lemah, namun tentunya dengan tetap tidak meninggalkan prinsip pasar yang cenderung kapitalistik.

Dalam aplikasinya, sistem ekonomi kapitalis ternyata dapat tampil dengan corak lebih sosialistik lewat kesaktian Pancasila, dan beberapa langkah juga pernah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi kelangsungan usaha kecil.

Di Purbalingga, kata dia, pemerintah membeli gabah saat masa panen untuk menghindari kejatuhan harga gabah dan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan yang melarang minimarket (pasar modern) masuk hingga kecamatan.

"Langkah dari pemerintah-pemerintah daerah tersebut harus diteruskan dan dilakukan juga oleh pemerintah daerah lain, sehingga ketika semua pemerintah daerah melakukannya akan menjadi semacam gerakan nasional," kata Sugiyanto.